oleh

Meraih Profesionalisme Jurnalis

Oleh : Yahya Lahamu

Menjadi jurnalis harus memiliki sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalis selalu menegakkan sikap profesionalisme.

Sikap profesionalisme tersebut dalam rangka memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

Selain itu, jurnalis harus memahami standar-standar jurnalistik, memiliki kemampuan wawancara (interview) dengan narasumber dan memahami kode etik jurnalis yang menjadi dasar acuan untuk menyajikan sebuah berita.

Olehnya, jurnalis yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan jati diri sesuai dengan kemampuan skill kejurnalistikan.

Artinya, profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara imej profesi melalui perwujudan perilaku.

Profesionalisme jurnalis ini ditandai dengan rasa bangga akan profesi yang dipegangnya. Untuk itu jurnaslis diharapkan memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya.

Namun, pada dasarnya jurnaslis tidak terlepas dari kesalahan, dituntutnya profesionalisme tidak lain, bertujuan untuk meminalisir sebuah kesalahan.

Jika terjadi sebuah kesalahan atas produk si jurnalis, maka, harus siap dengan keprofesionalnya melakukan klarifikasi, permohonan maaf baik tertutup ataupun terbuka.

Intinya, profesionalisme jurnalistik kemampuan seorang jurnalis melakukan kerja-kerja jurnalis berdasarkan aturan sesuai dengan undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan Kode Etik Jurnalisme.

Untuk itu ada 11 poin yang harus terapkan oleh seorang jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.

1. Bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat berimbang dan tidak beritikad buruk.

2. Menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

3. Selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

5. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

6. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

7. Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embergo, informasi latar belakang dan “off the record” sesuai kesepakatan.

8. Tidak menulis atau menyiarkan berita bedasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau jasmani.

9. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, keculai untuk kepentingan public.

10. Segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa.

11. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsonal.

Artikel ini merupakan persyaratan dalam mengikuti Uji Kompetensi Wartawan Dewan Pers bersama PT. Solopos di Palu Sulawesi Tengah, 29-30 September 2021.

Komentar