oleh

Asisten III Setdakab Touna Buka Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Dalam Kelembagaan Desa

Touna | SultengSatu.com – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekertariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Drs. Hambia Soetedjo membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Dalam Kelembagaan Desa, Kamis (4/3).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah ini,  di pusatkan di Hotel Ananda Ampana, Kecamatan Ampana Kota selama dua hari, tanggal 4 hingga 5 Februari 2021.

Asisten Administrasi Umum Setdakab Touna, Drs. Hambia Soetedjo pada saat membacakan sambutan tertulis Plh. Bupati Touna menyampaikan, bahwa atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Touna mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah yang telah melaksanakan kegiatan ini di Kabupaten Touna.

“Semoga kegiatan ini bisa menambah pengetahuan bagi para peserta dan akan berdampak positif bagi daerah ini,” ucap Hambia.

Hambia mengatakan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

“Untuk menindak lanjuti kesempatan yang sama bagi warga Negara maka pemeribtah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yang memberikan jaminan kepada warga Negara baik laki-laki maupun perempuan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai pimpinan Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah dan Kepala Desa,” katanya.

Untuk itu, kata Hambia, sebelum warga Negara Indonesia menggunakan peluang untuk menjadi pemimpin, calon pemimpin tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan.

“Saat ini yang menjadi isu gender yang berkembang bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih rendah, hal inilah yang menyebabkan perempuan teringgal dalam segala hal,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambah Hambia, diperlukan upaya dan strategi untuk mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan.

“Perempuan dijadikan subjek pembangunan karena perempuan sebagai salah satu penentu daya saing suatu Negara terutama sumber daya manusianya, baik dalam kemampuan kapabilitasnya maupun kemampuan produktivitasnya,” tambahnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Irmawati Sahi, SE, M.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Touna, Ir. Dalfia, MM, Narasumber  dari tokoh perempuan dan juga sebagai Anggota DPRD Kota Palu Mutmainah Korona, SE dan Psikolog Moh. Basir, S.PSi, M.Psi  serta peserta kegiatan.(yya).

 

Komentar

News Feed