oleh

Sekda Touna Hadiri Penyerahan Sertifikat Tanah Secara Virtual Oleh Presiden Jokowi

TOUNA – Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) Taslim DM. Lasupu, SP, MT, Selasa 5 Januari 2021, mengikuti kegiatan penyerahan Sertifikat dengan Presiden Republik Indonesia dan Menteri ATR secara virtual di Kantor Bupati Touna.

Hadir mendampingi Sekda Touna, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Touna Rusli M.Mau,S.SiT, Kejari Touna, Asisten I Sekretariat Pemda Touna, Kapolres Touna, Kepala Dinas Pendapatan Touna, Kepala Bappeda Touna, Kepala Seksi dan Pemetaan Ruang Asep Dedy Warsita,ST, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Touna Sunarty Tahir,SH Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Leo Baskoro,S.Si, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Martinus Tamalowu, Kepala Desa, camat serta tamu undangan lainnya.

Presiden Republik Indonesia Ir. H. Jokowidodo didampingi Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyerahkan sebanyak 584.407 sertifikat kepada para penerima yang tersebar di 26 provinsi atau 273 Kabupaten/kota melalui konferensi video dari Istana Negara Jakarta.

Hal serupa juga dilaksanakan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Touna menyerahkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 6.449 bidang yang terdiri dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seperti sertifikat hak milik masyarakat berjumlah 4.875 bidang, sertifikat hak pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Touna berjumlah 21 bidang, sertifikat hak milik masyarakat berasal dari kegiatan redistribusi tanah obyek landreform (TOL) berjumlah 1.500 bidang, sertifikat hak pakai pemerintah Daerah Kabupaten Touna berasal dari kegiatan rutin berjumlah 53 bidang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam sambutannya menyampaikan, bahwa ATR/BPN telah mengeluarkan/menerbitkan sertifikat tanah sebanyak 5,4 juta bidang pada tahun 2017, sebanyak 9,3 juta bidang pada tahun 2018, sebanyak 11,2 juta bidang pada tahun 2019 ,dikarenakan Covid-19 dan refocusing anggaran pada tahun 2020 maka sertifikat yang terealisasi sebanyak 6,8 juta bidang.

“ATR/BPN juga sudah melakukan transformasi digital sesuai dengan harapan Bapak Presiden Joko Widodo, saat ini sebagian besar layanan pertanahan sudah berbasis digital antara lain pengecekan sertifikat tanah, hak tanggungan elektronik dan informasi mengenai zona nilai tanah,” katanya.

Dikatakannya, dengan adanya digitalisasi tersebut maka praktik mafia tanah bisa dicegah dan tentunya meningkatkan daya saing pertanahan dan memotong regulasi yang berbelit belit, kemudian juga dengan digitalisasi antrian di kantor ATR/BPN berkurang sebanyak 40% dan semakin efisien.

“Pada tahun 2020, ATR/BPN juga sudah menerapkan Hak Tanggungan Elektronik secara penuh seluruh Indonesia, layanan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan kredit,” ujarnya.

Lanjut, kata dia, pada tahun 2021, pihaknya juga akan meluncurkan e-sertifikat atau sertifikat elektronik yang saat ini infrastrukturnya sedang disiapkan seperti validasi tanah dan infrastruktur pendukung lainnya yang terkait.

“Untuk meningkatkan investasi, ATR/BPN juga mendorong penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan sedang dipersiapkan juga menuju elektronik. Seluruh Rencana Detail Tata Ruang yang baru wajib elektronik,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya menyampaikan, pada tahun 2025 mendatang seluruh tanah yang ada di Indonesia sudah harus memiliki sertifikat sehingga seluruh masyarakat merasa memiliki hak atas tanah.

“Penyerahan sertifikat tanah ini merupakan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, pada tahun 2020 pemerintah menargetkan dapat menyelesaikan 11 juta sertifikat. Namun, upaya itu terkendala karena adanya pandemi.

“Realisasinya bisa 6,8 juta sertifikat, jika menengok ke belakang, pada tahun 2015 lalu ada sekitar 126 juta sertifikat yang harus dipegang masyarakat. Tetapi saat itu baru ada 46 juta sertifikat yang direalisasikan, artinya, masih ada 80 juta sertifikat yang belum dipegang masyarakat. Kalau setahun hanya 500 ribu berarti harus menunggu 160 tahun. Bisa dibayangkan. Ada yang mau menunggu 160 tahun? Kalau ada yang mau tunjuk tangan. Kalau yang di layar mau tunjuk tangan, saya akan beri sepeda. Tentu pinginnya semua pegang sertifikat karena memiliki kepastian hukum atau hak atas tanah yang kita miliki,” jelas Presiden.

Presiden mengatakan, pemerintahan yang dipimpinnya tidak bisa bekerja lamban, dan nyatanya BPN bisa melakukan tugasnya dengan baik. Pada tahun 2017, BPN berhasil mengerjakan 5,4 juta sertifikat dari target sebanyak 5 juta sertifikat.

“Sedangkan, pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 9,3 juta sertifikat, pada 2019 sebesar 9 juta sertifikat, dan tahun 2020 di tengah merebaknya pandemi Covid-19 pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 6,8 juta sertifikat,” jelasnya.(Anto).

Komentar

News Feed